Sejarah Kota Solo: Lengkap dan Naratif!

Sejarah Kota Solo – Sebelum kita tiba di pelataran Keraton Surakarta Hadiningrat, izinkan jiwa kita untuk terlebih dahulu mengembara ke sebuah masa bagaimana keraton ini terbentuk serta bagaimana kota Solo bermula.

Untuk memahami sejarah itu, sebagai mulanya kita harus mengunjungi sebuah daerah bernama Kartasura yang letaknya di Krapyak—yang sekarang merupakan bagian dari kabupaten Sukoharjo—dengan jarak tempuh sekira 15 kilometer dari kota Solo.

Saat tiba di Kartasura, kita akan terjumpa dengan sebuah benteng—yang kini hanya tersisa fondasi dindingnya. Namun, dahulu justru dari benteng inilah terlahir tokoh-tokoh pemimpin Keraton Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, bahkan Keraton Mangkunegaran. Terpenting, dari benteng yang bertahan dalam rentang 1680—1742 ini pulalah terlahir kota Solo.

Kota Solo terlahir saat Raden Mas Prabasuyasa atau yang masyhur dengan sebutan Pakubuwono II menjadi penguasa di Keraton Kartasura, mendapatkan sebuah pemberontakan hingga mengakibatkan Keraton Kartasura luluh-lantak.

Tersebab istana Kartasura yang sudah tak lagi bisa menjadi pusat pemerintahan, Raden Mas Prabasuyasa menitahkan Adipati Pringgalaya dan Adipati Sindureja untuk mencari lokasi baru yang akan dibangun sebagai keraton. Akhirnya, mereka berdua menemukan sebuah kawasan yang masih ditutup rawa dan semak belukar pohon sala bernama desa Sala. Dari sinilah nama kota Solo bermula, namun lebih sering disebut Solo akibat pelafalan orang-orang Belanda yang mengucap “Sala” menjadi “Solo’. Di desa Sala inilah kemudian dibangun keraton yang bernama Kasunanan Surakarta.

Istana baru ini ditempati mulai tahun 1745. Pada tahun itu pula, keluarga Keraton Kartasura berpindah ke Keraton Surakarta. Seluruh harta benda kerajaan diboyong, begitu juga pusaka-pusaka istana. Boyongan dikawal 200 pasukan berkuda, pun dengan Susuhunan Pakubuwono II yang dikawal lima batalion prajuritnya. Perjalanan berlangsung selama empat jam tanpa henti ke arah timur. Berangkat pukul delapan pagi sampai pukul 12 siang. Perjalanan bukan hanya melibatkan keluarga keraton, melainkan juga penduduk dari berbagai kelas seperti petani, tukang kayu dan bangunan, pengukir, penggali emas, hingga nelayan.

Sungguh sebuah suguhan keakraban hati yang luar biasa hebat dari seluruh lapisan masyarakat atas kecintaan mereka kepada sang pemimpin. Sebuah gerak sikap yang tak akan hadir, manakala tersuguhkan ke hadapan mereka penguasa lalim berjubah arogansi yang senantiasa terlipat dalam setiap kebijakan yang tak pernah memihak rakyat. Namun, inilah jalan yang telah dituangkan oleh langit. Sebuah fondasi sekaligus pertanda yang sejak mulanya sudah tertanamkan bagi kota Solo, bahwa dari kota inilah akan terlahir lagi seorang pemimpin yang hadir dari dan untuk rakyat.

Sebagaimana sudah sering kita dengar bahwa “bila sebuah jarum terjatuh di kota Solo, akan tergegerlah se-Nusantara,” maka dari sinilah juga kita harusnya mengerti, mengapa Jokowi harus berasal dari kota Solo.

Ia lahir, hadir, dan juga bekerja bersama rakyat, bukan atas polesan pencitraan yang melelahkan, namun inilah titah langit dan segala garis-Nya yang memang harus ada, untuk mengobati segala rupa keresahan bangsa.

 

Perkembangan Kota Solo

Kota Solo merupakan salah satu kota tua di Indonesia yang menyimpan berbagai peninggalan kebudayaan dari bermacam etnik, baik pada zaman sejarah maupun prasejarah. Kata “Solo” diambil dari nama tempat bermukimnya pimpinan kuli pelabuhan, yaitu Ki Soroh Bau (bahasa Jawa, yang berarti kepala tukang tenaga) yang berangsur-angsur terjadi pemudahan ucapan menjadi Ki Sala, yang berada di sekitar Bandar Nusupan semasa Kadipaten dan Kerajaan Pajang (1500-1600).

Pada awalnya, di Solo sendiri terdapat empat bandar yang ramai saat itu, yaitu Bandar Kabanaran di Laweyan, Bandar Pecinan di Kali Pepe, Bandar Arab di Kali Jenes, dan Bandar Nusupan di Semanggi.

Pada masa 1550-1745, secara fisik Kota Solo sedang berubah dari masa embrio ke masa berkembang. Kota Solo pada awalnya dibentuk oleh masyarakat kuli (bahasa Jawa: soroh bau hingga pimpinannya disebut ki-soloh atau ki-solo atau kisala) yang berada di Bandar Nusupan. Mereka tinggal di tepi Bengawan Solo, di dekat pelabuhan di mana mereka bekerja untuk majikannya yang ada di Kadipaten Pajang (1530-an), sehingga membentuk pemukiman tepian sungai.

Kadipaten Pajang, yang kemudian menjadi Kerajaan Pajang (sejak 1568) adalah penerus Kerajaan Demak (1500-1546)—kerajaan Islam pertama di Jawa. Namun, pada tahun 1582, kerajaan ini berpindah ke Kota Gede dan menjadi Kerajaan Mataram.

Kebutuhan pokok kehidupan pemerintahan pada masa Kerajaan Pajang banyak disuplai dari lalu lintas sungai dan bandar-bandar yang berada di sepanjang Bengawan Solo (ada 44 bandar dari Solo-Surabaya). Kapal-kapal besar dari pesisir Jawa dan selat Malaka saat itu mampu mengadakan perjalanan sampai ke pedalaman Jawa melalui Bengawan lalu lintas darat.

Pada masa 1745-1821, terjadi peristiwa besar di Solo, yaitu masuknya kolonial Belanda dan juga Keraton Mataram dari Kartasura. Keraton Mataram yang semula di Kota Gede telah berpindah tiga kali, yaitu ke Kerta (1601), Plered (1613) dan akhirnya ke Kartasura (1677) dan kemudian kembali ke Solo.

Perpindahan keraton harus dilakukan oleh PB II saat itu karena istana yang lama telah hancur oleh tiga kali peperangan, yaitu pada saat terjadi Geger Pacinan (1742), peperangan Cakraningrat (1742) dan peperangan Belanda/PB II melawan Cakraningrat (1742). Setelah dilakukan survei pemilihan lokasi untuk keraton, maka dipilih Desa Sala (usul Hohendorff) sebagai tempat berdirinya keraton (alternatif lain untuk lokasi keraton saat itu adalah Talawangi dan Sanasewu). Dengan dipilihnya Desa Sala sebagai lokasi keraton, maka tentu hal ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan Kota Solo ke masa-masa berikutnya.

Pada masa berikutnya, setelah keraton Mataram terpecah menjadi dua kerajaan (1755: Kasunanan dan Kasultanan), tiga kerajaan (1757: Kasunanan, Kasultanan dan Mangkunegaran) dan kemudian empat kerajaan (1812: Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran dan Pakualaman), maka daerah Solo terpecah menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran. Sementara itu, kampung-kampung Jawa juga tumbuh secara memusat mengikuti perkembangan kekuatan dua raja Solo tersebut. Kampung Cina dan Kampung Arab juga berkembang di bekas bandarnya masing-masing.

Pada sisi yang lain, kampung Belanda/Eropa mulai tumbuh di dalam benteng Vastenburg dan kemudian menyusul di luaran benteng setelah semakin banyak pendatang barunya.

Pada masa 1821-1857, dengan semakin banyaknya penghuni di pemukiman Eropa (Belanda, Inggris) dan Timur Asing (Cina, Arab, India), maka dibutuhkan pula fasilitias-fasilitas selain rumah tinggal, yaitu tempat  ibadah, tempat sekolah, tempat jual-beli kebutuhan, tempat mengurusi kependudukan dan lain-lain. Oleh karena itu, Kota Solo pada interval ini sudah berkembang ke arah kota perkantoran (administrasi dan asuransi) dan perdagangan (toko, gudang, pasar).

Pada masa 1857-1900, perubahan terbesar pada masa interval ini adalah telah diketemukannya teknologi transportasi darat dengan kereta api. Sistem baru ini tentu mampu mengubah pardigma berlalu lintas yang semula masih sebagian di sungai sebagaian di darat, kemudian dapat beralih total ke darat. Selain itu, kondisi sungai-sungai di Solo juga sudah terjadi pendangkalan, sehingga sulit dilalui kapal-kapal besar.

Sistem tanam paksa yang pernah dimunculkan pada tahun 1830, berakibat gundulnya hutan-hutan di daerah hinterland, sehingga secara akumulatif tanah-tanah daratan yang longsor dan berguguran di sungai mejadi mengendap dan mendangkalkan sungai. Kota Solo yang secara geografis terletak di lembah dan tempuran sungai, tentu mudah sekali terjadi banjir. Maka pada interval ini, pihak Belanda, bersama-sama Kasunanan dan Mangkunegaran melakukan proyek besar penganggulangan bahaya banjir, baik berupa pembuatan kanal, pembuatan sungai baru atau pembuatan tanggul.

Pada masa 1900-1945, perubahan terbesar pada interval ini adalah dibangunnya berbagai utilitas kota yang modern,yaitu jaringan listrik (tahun 1902 oleh Solosche Electriciteits Maatschappij atau S.E.M.), jaringan air bersih (tahun 1926 oleh N.V. Hoogdruk Waterleiding atau N.V.H.W.), jaringan KA dan trem (tahun 1905 oleh Staats Spoorwagen atau S.S. dan Nederlandsch Indische Spoorwagen atau N.I.S.) dan pembangunan jembatan antar kota yang melintasi Bengawan Solo, yaitu Jembatan Jurug yang menuju Karanganyar dan Jembatan Bacem yang menuju Sukoharjo (tahun 1915).

Pada sisi yang lain, penduduk yang mulai ramai dan padat telah ditambahi fasilitas hiburan dan olah raga, yang umumnya baru pertama dibangun di Indosesia saat itu, yaitu gedung bioskop, gedong pertunjukan Jawa (wayang, kethoprak, kerawitan), gedung pertemuan, stadion sepak bola, lapangan berkuda, taman-taman kota dan stasiun radio.

Pada masa perkembangan kota Solo 1945-2000, perubahan terbesar pada masa interval ini adalah terjadinya pergolakan politik dan sosial, serta perubahan lingkungan alam yang berpengaruh buruk kepada ruang kota.

Pada tahun 1948 terjadi peristiwa Clash II, yang terkenal dengan politik bumi hangus, sehingga banyak bangunan di Solo yang hancur oleh kemarahan Belanda.

Pada tahun 1966 terjadi banjir besar di Solo sehingga separuh Kota Solo tenggelam oleh kedahsyatan Bengawan Solo.

Pada tahun 1970-an, terjadi boom industri di sekitar Bengawan Solo,sehingga limbah industrinya, yang dibuang ke Bengawan Solo, mampu memusnahkan berbagai spesies mahluk hidup dan hanya menyisakan ikan sapu-sapu. Pada tahun 1980-an, setelah terjadi urbanisasi dan industrialisasi, Kota Solo mengalami pemekaran kota, baik di sisi utara, timur, selatan dan barat.

Pembangunan perumahan (real estate, perumnas, komplek hunian baru) mulai menjamur di pinggiran Kota Solo. Pada sisi yang lain, Kota Solo yang semula hanya mempunyai fasilitas pendidikan sampai SMA, kini mulai dibangun fasilitas untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi.

Pada akhir tahun 1980-an, pemerintah mencanangkan program Paket November 1988, yang berdampak pada menjamurnya bank-bank swasta di Kota Solo. Pada tahun 1990-an, setelah pemerintah mencanangkan program Paket Juli 1993 (eksploitasi wisata), maka banyak bangunan hotel bermunculan, melengkapi perkantoran dan perdagangan.

Pada tahun 1998, terjadi peristiwa kerusuhan massal yang menyebabkan bangunan-bangunan hangus dan hancur, seperti terjadi pada saat Clash II tahun 1948.

 

Kepemimpinan Raja-Raja di Solo

Sejarah Keraton Solo Mencatat bahwa Sunan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi adalah pihak-pihak yang bersengketa di Kesultanan Mataram yang membentuk sebuah perjanjian dengan VOC atau Pemerintah Hindu Belanda, pada 13 Februari 1755 yang di mana isi perjanjiannya menyepakati bahwa Kesultanan Mataram, dibagi menjadi dua wilayah kesultanan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

Perjanjian itu di namakan dengan nama Perjanjian Giyanti. Dari hasil perjanjian Giyanti itu lahirlah sebuah kerajaan di Jawa Tengah yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Setiap Raja Kasunanan Surakarta yang memiliki gelar Sunan (begitu juga raja Kesultanan Yogyakarta yang memiliki gelar Sultan) selalu menandatangani kontrak politik dengan Pemerintah Hindia Belanda atau VOC.

Dengan adanya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, menyebabkan pemerintahan Kasunanan Surakarta berpusat di Surakarta, yang dipimpin oleh Pakubuwana III. sedangkan pemerintahan  Kasultanan Yogyakarta berpusat di Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwana I.

Kota dan Keraton Yogyakarta mulai dibangun pada awal 1755, dengan desain tata kota yang sama dengan Surakarta yang lebih dahulu dibangun. Dengan diberikannya daerah sebelah utara keraton kepada pihak Mangkunagara I (Pangeran Sambernyawa), pada perjanjian Salatiga 1757 memperkecil wilayah Kasunanan.

Adik Pakubuwana II tahun 1746 yaitu pangeran mangkubumi, meninggalkan keraton dan bergabung dengan Raden Mas Said memberontak besar-besaran terhadap Kerajaan Mataram yang berpusat di Surakarta sebagai ibukota pemerintahan.

Di waktu ramainya peperangan,  pada tahun 1748 Pakubuwana II meninggal karena sakit yang dia derita. Namun, sebelum meninggalnya ia sempat menyerahkan kedaulatan kekuasaannya kepada VOC, yang di mana Baron Van Hohendorff sebagai perwakilannya. Sejak saat itu, VOC-lah yang dianggap mempunyai kewenangan melantik raja-raja keturunan Mataram.

VOC yang mengalami kebangkrutan berhasil membujuk Pangeran Mangkubumi untuk berdamai dan bersatu melawan pemberontak Raden Mas Said yang enggan untuk berdamai pada tanggal 13 Februari 1755. awalnya Pangeran Mangkubumi bersekutu dengan Raden Mas Said.

Pda perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh Mangkibumi, Pakubuwana III dan Belanda, melahirkan dua kerajaan baru yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan  Surakarta Hadiningrat.

Raja Kasunanan Surakarta sebagai penguasa di separuh wilayah Mataram, mengambil gelar Sunan Pakubuwana dan Pangeran Mangkubumi mengambil gelar Sultan Hamengkubuwono. Waktu demi waktu, negeri Mataram yang dpimpin oleh pakubuwana lebih dikenal dengan nama Kasunanan Surakarta, sedangkan negeri Mataram yang dipimpin oleh Hamengkubuwono kemudian lebih dikenal dengan nama Kasultanan Yogyakarta.

Perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 menyebabkan wilayah Kasunanan Surakarta semakin mengecil, karena diakuinya Raden Mas Said sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaannya yang berstatus kadipaten, yang di sebut dengan jullukan Praja Mangkunegara.

Raden Mas Said sebagai penguasa yang bergelar Adipati Mangkunegara. Seusainya perang Diponegoro pada tahun 1830, wilayah Surakarta berkurang lebih jauh lagi, di mana daerah-daerah mancanegara diserahkan kepada Belanda, sebagai ganti rugi karena biaya peperangan.

Sri Susuhunan Pakubuwana IV (1788-1820) adalah sosok raja yang benci terhadap penjajahan dan memiliki keberanian serta penuh cita-cita tinggi. Berbeda dengan Pakubuwana III yang agak patuh terhadap VOC.

Sri Susuhan Pakubuwana V adalah pengganti dari Sri Susuhan Pakubuwana IV. Pakubuwana V oleh masyarakat pada saat itu dijuluki sebagai Sunan Ngabehi karena Pakubuwana V termasuk baginda yang sangat kaya, kaya harta maupun kaya kesaktian. Pengganti Pakubuwana V setelah wafat adalah Sri Susuhan Pakubuwana VI.

Pakubuwana VI adalah salah satu pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, yang sejak tahun 1825 memberontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda (VOC) dan Kesultanan Yogyakarta. Penulis naskah-naskah Babad waktu itu sering menutupi pertemuan rahasia antara Pangeran Diponegoro dengan Pakubuwana VI menggunakan simbol-simbol sebagai bahasanya.

Misalnya, dikisahkan Pakubuwana VI pergi untuk bertapa di hutan Krendawahana atau ke Gunung Merbabu. Padahal sebenarnya secara diam-diam ia pergi menemui Pangeran Diponegoro. Pakubuwana VI menjalankan aksi ganda dalam perang melawan Pangeran Diponegoro.

Di samping memberikan dukungan dan bantuan, ia juaga mengirim pasukan untuk berpura-pura membantu pihak Belanda. Pujangga besar Ranggawarsita mengaku bahwa semasa mudanya ia pernah ikut serta dalam pasukan sandiwara tersebut.

Setelah Belanda menangkap Pangeran Diponegoro, tetap saja Belanda menangkap Pakubuwana VI pada tanggal 8 Juni 1830 dan membuangnya ke ke Ambon, dengan alasan bahwa rahasianya sudah terbongkar semua.

Fitnah yang dimuluskan oleh pihak Belanda ini, kelak berdampak buruk hubungan antara putra Pakubuwana VI, yaitu Ranggawarsita (putra Mas Pajangswara) dengan Pakubuwana IX. Ketika Pakubuwana berangkat ke Ambon, Pakubuwana IX sendiri masih berada dalam kandungan.

Kemudian tahta Surakarta jatuh kepada paman Pakubuwana VI, yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana VII.

Perang Diponegoro saat itu baru saja berakhir. Apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, masa pemerintahan Pakubuwana VII relatif damai. Keadaan yang damai itu, di lingkungan keraton menjadikan dorongan tumbuhnya kegiatan sastra secara besar-besaran.

Masa pemerintahan Pakubuwana VII dianggap sebagai puncaknya kejayaan sastra di wilayah kasunanan Surakarta yang dipelopori oleh pujangga besar Ranggawarsita. Setelah Pakubuwana VII wafat dan tidak memiliki putra mahkota, maka Pakubuwana VII digantikan oleh kakaknya (lain ibu) menjadi menjadi Sri Susuhunan Pakubuwana VIII yang menjadi Kesunanan pada usianya 69 tahun.

Hingga akhir hayatnya Pakubuwana VIII hanya menjabat selama tiga tahun. Pakubuwana VIII di gantikan dengan putra Pakubuwana VI yang akan menjabat sebagai raja Surakarta selanjutnya, yang bergelar sebagai Sri Susuhan Pakubuwana IX.

Karena fitnah yang dibuat oleh pihak Belanda bahwa Mas Pajangswara (ayah Ranggawarsita) yang dulu menjabat jadi juru tulis keraton, telah membongkar rahasia persekutuan anatara Pangeran Diponegoro dan Pakubuwana VI yang mengakibatkan Pakubuwana VI dibuang ke Ambon, menjadikan hubungan Pakubuwana XI dengan Ranggaswarsita kurang harmonis.

Hal itu juga yang membuat Pakubuwana IX benci terhadap keluarga Mas Pajangswara. Padahal Mas Pajangswara ditemukan tewas mengenaskan karena siksaan yang ia terima di dalam penjara oleh Belanda.

Ranggaswati sendiri berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Pakubuwana IX melalui persembahan naskah Serat Compotet. Pada tanggal 16 Maret 1893, Pakubuwana IX meninggal dan pemerintahannya pun berakhir, lantas tahta kerajaan digantikan oleh putranya.

Suasana plitik kerajaan yang stabil dan kemegahan tradisi sebagai tanda masa kejayaan pemerintahan Pakubuwana X.

Sejalan dengan perubahan plitik di Hindia Belanda, masa pemerintahan Kasunanan Surakarta yang di pimpin oleh Pakubuwana X mengalami transisi, dari kerajaan tradisional menuju kerajaan era modern dengan masa pemerintahan yang cukup panjang.

Pakubuwana X memberikan kebebasan dalam penerbitan media masa dan kebebasan berorganisasi, meskipun pada waktu itu sedang berada dalam tekanan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pakubuwana X juga mendukung pendirian salah satu organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia yaitu organisasi Sarekat Islam. Pada masa pemerintahannya juga mengadakan kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta (1938)

Pada masa pemerintahan Pakubuwana X juga banyak membangun infrastruktur modern untuk Kota Surakarta seperti bangunan Pasar Gede, Stasiun Solo-Kota (Sangkrah), Stasiun Solo Jabres, Stasiun Sriwedari, Jembatan Jurug yang melintasi Bengawan Solo di timur kota, kebun binatang (“Taman Satwataru”) Jurug, Taman Balekambang, rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan,  gapura-gapura di batas Kota Surakarta, rumah perabuan (pembakaran jenazah) bagi warga Tionghoa, dan  rumah singgah bagi tunawisma.

Pada tanggal 1 Februari 1939 Pakubuwana X meninggal dunia, ia juga di juluki sebagai raja besar Surakarta atau Sunan Panutup yang terakhir oleh rakyatnya. Kemudian tahtanya diganti oleh putranya yang bergelar Sri Susuhunan Pakubuwana XI.

Terjadinya pemerintahan Pakubuwana XI pada masa sulit, pasalnya ia memerintah bertepatan dengan terjadinya perang dunia kedua. Sejak tahun 1942 ia juga mengalami pergantian pemerintah penjajahan dari kekuasaan Belanda kepada Jepang.

Awal Pakubuwana XII memerintah hampir bersamaan dengan lahirnya Negri Kesatuan Republik Indonesia. Praja Mangkunegara dan Kasunanan Surakarta sempat menjadi Daerah Istimewa di awal masa kemerdekaan (1945-1946).

Akan tetapi karena agitasi politik dan kerusuhan saat itu, maka pada tanggal 16 Juni 1946 oleh pemerintahan Indonesia status Daerah Istimewa diubah menjadi Karesidenan, menyatu di dalam wilayah NKRI (Negri Kesatuan Republik Indonesia).

Penetapan status Daerah Istimewa ini diberikan Presiden Soekarno sebagai balas budi atas pengakuan raja-raja Praja mangkunagara dan Kasunanan Surakarta yang menyatakan wilayah mereka adalah bagian dari Negara Kesatuan Republk Indonesia pada tanggal18 Agustus 1945

Pada tanggal 1 September 1945, Praja mangkunagara dan Kasunanan Surakarta mengirimkan maklumat kepada Presiden Soekarno mengenai pernyataan dari KGPAA Mangkunagara VIII dan Susuhunan Pakubuwana XII yang menyatakan bahwasanya Negri Surakarta Hadiningrat yang sebuah kepemimpinannya menganut kerajaan adalah Daerah Istimewa dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dimana hubungan yang bersifat langsung antara Negeri Surakarta dengan pemerintah pusat Negri Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar semua itulah, Presiden Soekarno memberikan pernyataan resmi terhadap Susuhunan Pakubuwana XII dan KGPAA Mangkunegara VIII dengan diserahkannya piagam kedudukan resmi.

 

Krisis Ekonomi dan Kerusuhan di Solo

Kota Solo mengalami masa-masa suramnya dalam sejarah kota tersebut berdiri ketika pada tanggal 14-15 Mei 1998, terjadi kerusuhan yang meliputi pembakaran tempat umum, penganiayaan etnis Tionghoa, pembunuhan, bahkan pemerkosaan.

Kejadian pada waktu itu, bersumber atas banyak hal dan berbagai faktor, seperti pemilu 1997, krisis moneter yang mencekik, serta ulah Orde Baru dengan korupsi, kolusi, dan nepotismenya.

Dari berbagai kerusuhan yang dilakukan oleh massa, kebanyakan target yang mereka incar adalah etnis Tionghoa. Sebelum kerusuhan ini terjadi memang sudah terdapat ungkapan-ungkapan terhadap etnis ini. Ungkapan tersebut muncul di tembok-tembok, tulisan-tulisan, dan teriakan-teriakan yang disebarkan oleh kelompok yang memulai kerusuhan, selain itu juga terjadinya kesenjangan sosial ekonomi juga menyebabkan kebencian pribumi terhadap etnis Tionghoa.

Warga etnis Tionghoa kebanyakan merupakan pengusaha besar sedangkan para pribumi hanyalah menjadi karyawannya saja. Warga pribumi beranggapan bahwa krisis ekonomi yang terjadi disebabkan oleh etnis Tionghoa, karena perekonomian Indonesia didominasi oleh Tionghoa.

Konflik pribumi terhadap etnis Tionghoa di Solo sebenarnya sudah terjadi sejak lama yaitu pada tahun 1980-an. Konflik ini bermula dari insiden kecil serempetan sepeda antara siswa Sekolah Guru Olahraga dengan seorang pemuda etnis Cina yang bernama Kicak, akhirnya meluas menjadi kerusuhan etnis. Berbagai bangunan seperti rumah, toko, kantor yang ada di sepanjang Kota Solo dibakar massa.Sehingga “dendam lama” seolah mendapatkan kesempatan lagi untuk diwujudkan.

Dampak yang ditimbulkan dari kerusuhan ini yaitu kota Solo lumpuh total. Kegiatan perekonomian, perdagangan, transportasi, dan pendidikan macet total. Pada malam hari pun diterapkan jam malam. Para warga yang tidak berkepentingan dihimbau untuk tidak keluar rumah mulai pukul 21.00. Gang masuk menuju kampung-kampung juga dijaga ketat oleh para pemuda melalui siskamling dan diberi portal.

Selama kurang lebih 10 hari setelah terjadinya kerusuhan, warga sulit untuk mendapatkan bahan makanan karena banyak toko yang tidak berani buka disebabkan takut akan dijarah. Bahkan, dua bulan setelah kerusuhan, Solo di malam hari masih seperti kota mati. Jam delapan malam di jalan Slamet Riyadi sudah jarang yang lewat.

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *